Esai dan Artikel

Memupuk Semangat Peacefull Pro Existence

50 0 24/06/2020
Administrator
Tidak ada bio

Toleran tapi tidak liberal. Bagi mereka yang meyakini liberalisme, gagasan tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, liberalisme meyakini bahwa semua manusia setara. Oleh karena itu, liberalisme percaya bahwa setiap manusia bebas menentukan hak-haknya, termasuk hak berkeyakinan. Atas dasar itu, liberalisme meyakini, toleransi merupakan nilai utama dalam hidup bersama. Jadi, “toleransi tanpa liberalisme” adalah contradictio in terminis.

Maka, mereka yang berpandangan liberal menjadi bingung saat menyaksikan Islam dan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, Islam tidak seperti yang dikatakan oleh Samuel Huntington: ancaman besar bagi demokrasi. Sebaliknya, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Islam dan demokrasi bisa hidup bersama di Indonesia. Islam bahkan membuatnya sukses menjadi negara demokrasi terbesar ke tiga, setelah Amerika dan India. Bukan itu saja, demokrasi di Indonesia juga berkembang. Sangat berbeda dengan Mesir, Turki, atau Suriah yang masih berjuang keras mewujudkan demokrasi.

Namun, ketika menyaksikan (sebagian) umat Islam melakukan diskriminasi dan persekusi kepada beberapa kelompok agama yang berbeda, mereka yang berpandangan liberal menjadi bingung. Bukankah demokrasi menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, termasuk yang berbeda keyakinan?

Bagaimana menjelaskan Islam yang, di satu sisi, berhasil membuat Indonesia sukses menjadi negara demokrasi, dan kecenderungan intoleransi yang ditunjukkan oleh sebagian umat Islam, di sisi lain? Jeremy Menchik, dalam bukunya Islam and Democracy in Indonesia: tolerance without Liberalism, menolong kita menjawab pertanyaan tersebut. Ada tiga hal penting yang Menchik temukan dari peneropongannya terhadap Islam di Indonesia.

Pertama, Islam di Indonesia yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah adalah yang compatible dengan demokrasi; tetapi bukan demokrasi liberal. Umat Islam di Indonesia menghidupi demokrasi komunal dan agamis. Menurut Menchik, ada beberapa cirinya. Pertama, mereka menolak liberalisme yang bertolak belakang dengan nilai atau kultur agama dan masyarakat. Itu sebabnya, sebagian besar Muslim di Indonesia menolak ateisme, LGBT, dan kelompok agama yang dianggap menyimpang dari Islam. Kedua, mereka memisahkan kehidupan sosial dan keagamaan. Secara sosial, umat Muslim bersedia hidup berelasi dan berdampingan dengan tetangganya yang berlainan agama. Namun, toleransi itu berubah ketika tetangganya dianggap mencampuri atau merendahkan akidah Islam.

Kedua, Islam di Indonesia tidak berlawanan dengan nasionalisme. Sebaliknya, Islam dan nasionalisme berjalan dan berkembang bersama-sama (co-evolving). Koeksistensi dan perkembangan bersama ini oleh Menchik sebut sebagai Godly-nationalism. Nasionalisme ini tidak mengistimewakan Islam sebab enam agama yang diakui perundang-undangan diberi ruang untuk hidup bersama. Tetapi, nasionalisme berketuhanan ini mengistimewakan enam agama tersebut dan cenderung tidak toleran terhadap penyimpangan ajaran. Tentu saja, khususnya penyimpangan menurut standar Islam.

Terakhir, Menchik menjelaskan ada variasi tingkat toleransi dalam tubuh umat Islam. Toleransi umat Islam yang tergabung di NU, Muhammadiyah, Persis, berbeda-beda tingkatannya. Perbedaan tersebut disebabkan karena pengalaman sosial dan sejarah yang berbeda-beda juga. Mengapa toleransi NU lebih tinggi dibanding Muhammadiyah? Pengalaman interaksi keduanya dengan pihak yang berlainan agama membuat level toleransi mereka berbeda. Di Yogyakarta, tempat di mana Muhammadiyah berkembang, Kristenisasi pada awal abad ke-20 begitu kuat; namun tidak demikian di Jawa Timur yang merupakan basis utama NU. Tidak ada pengalaman sejarah yang buruk sehingga umat Islam curiga. Itu sebabnya, NU relatif lebih toleran terhadap umat Kristen dan memiliki hubungan yang dekat satu sama lain.

Saudara bisa tidak setuju dengan apa yang Menchik ungkapkan. Tetapi, berdasarkan pengalaman interaksi dengan saudara-saudara Muslim, saya setuju dengan sebagian besar pandangan Menchik. Demokrasi yang dipilih oleh (sebagian besar) umat Islam bukan demokrasi liberal, yang membebaskan semua hak-hak pribadi. Demokrasi yang dipilih adalah demokrasi komunal dan agamis. Hak-hak individu dihargai sejauh selaras dengan kesepakatan komunal dan agama. Demokrasi khas Islam di Indonesia ini berhubungan dengan tingkat toleransi umat Islam yang bervariasi. Jika orang NU secara umum dianggap lebih toleran dibanding Muhammadiyah, itu bukan karena orang-orang NU an sich. Toleransi orang NU yang lebih tinggi dibanding orang Muhammadiyah terjadi karena praksis komunalitas dan sejarah kebersamaan antara orang NU dan umat Kristen cenderung lebih positif. Collective memory positif seperti ini yang membuat toleransi menjadi baik.

Oleh karena itu, jika kita ingin Indonesia semakin demokratis dan toleran, kita perlu memperbanyak ruang perjumpaan antara umat yang berbeda agama dan keyakinan. Saya setuju dengan ungkapan ini: “Tak kenal maka tak sayang”. Ketika saya membuka diri dan berinteraksi secara tulus dengan saudara-saudara Muslim, saya mendapatkan kasih sayang saudara-saudara Muslim. Perjumpaan yang tulus mendahului dan membangun toleransi di antara kami. Karena itu, saya percaya, jika masyarakat Indonesia makin sering melakukan perjumpaan antar iman, kualitas toleransi masyarakat Indonesia akan semakin baik. Kondisi ini pada gilirannya akan semakin mengukuhkan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara demokrasi religius terbesar di dunia. Ke depan, kiranya kita dapat bahu-membahu membangun bangsa ini dalam rasa percaya, dan semangat peaceful pro-existence.

Komentar (0)

Tidak ada komentar