PusPIDeP Review

Ulama dan Negara-Bangsa (Sinopsis)

54 0 24/06/2020
Administrator
Tidak ada bio

Buku ini berasal dari penelitian yang dilakukan di 15 (lima belas) kota di Indonesia yang merepresentasikan kota metropolitan Islam (Medan, Jakarta, Bandung, Surakarta dan Makassar), kota dengan tradisi Islam arus utama (mainstream) yang kuat (Banda Aceh, Padang, Surabaya, Palangka Raya dan Banjarmasin), dan kota dengan isu minoritas yang unik (Pontianak, Denpasar, Ambon, Kupang dan Manado). Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang persepsi ulama Indonesia masa kini terhadap format dan sistem negara-bangsa. Signifikansi penelitian ini tidak hanya untuk memahami posisi ulama Indonesia masa kini berhadapan dengan negara-bangsa, namun juga membaca arah dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam konteks menguatnya pengaruh Islam politik dalam dasawarsa terakhir.

Alasan mengapa ulama dikaji dalam penelitian ini adalah karena mereka merupakan aktor penting yang mewarnai dinamika politik, sosial, keagamaan dan kebangsaan Indonesia dari masa ke masa. Pasca tumbangnya pemerintahan otoritarian Orde Baru pada Mei 1998 yang diikuti oleh proses demokratisasi, ulama turut aktif dalam perdebatan seputar relasi Islam dan negara dalam kerangka berpikir keagamaan dalam spektrum yang beragam. Wacana keislaman dan keulamaan yang sebelumnya menghiasi wilayah periferal dalam isu-isu kebangsaan dan kenegaraan mulai bergerak ke tengah dan menjadi idiom penting dalam perdebatan sosial politik, terutama ketika politik identitas mulai banyak menghiasi kontestasi dan perebutan otoritas politik dan keagamaan, baik pada level nasional maupun regional.

Buku ini memuat temuan penting bahwa sejumlah 71,56 persen ulama menerima sistem negara-bangsa dan 16,44 persen ulama menolak (12 persen tidak teridentifikasi). Meski mayoritas ulama menerima negara-bangsa, angka 16,44 persen penolakan bukanlah angka yang sedikit. Penolakan tersebut dapat dijelaskan dengan tumbuhnya pemahaman di kalangan sebagian ulama tentang ketidakterpisahan gagasan antara agama (dīn) dan negara (daulah) disertai dengan ekspresi ketidakpuasan mereka terhadap situasi sosial, politik dan ekonomi saat ini. Selain faktor ideologis, penolakan ini juga dilatari oleh dinamika politik Islam di era demokrasi elektoral. Sejumlah ulama memainkan simbol dan idiom Islam untuk bernegosiasi secara terus-menerus dengan negara terkait sentralitas Islam dan posisi mereka dalam kehidupan politik dan sosial keagamaan masa kini. Buku ini juga menunjukkan bahwa sikap intoleran (23,56 persen) dan anti-kewargaan (30,89 persen) di kalangan ulama menjadi tantangan yang cukup serius.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi entri penting buku ini dalam membaca pergeseran orientasi ulama yang terafiliasi dengan negara dari paradigma “pelayan pemerintah” menjadi “pelayan umat”. Pergeseran ini tampak menjadikan MUI sebagai aktor penting dalam membentuk wacana keislaman publik masa kini yang kerap kali berperan sebagai ‘penjaga’ ortodoksi Islam Indonesia. Di luar MUI, demokratisasi menyediakan panggung terbuka bagi ulama dari beragam latar belakang pendidikan dan afiliasi sosial-politik untuk memperluas pengaruhnya dengan melakukan politik ortodoksi. Ulama tidak lagi hanya terlibat dalam produksi wacana, namun juga mendorong aksi-aksi yang menegaskan ‘ortodoksi’ di ruang publik. Fenomena ini membawa dampak kurang menyenangkan bagi kelompok minoritas sosial dan keagamaan, dan kelompok pengusung emansipasi perempuan. Hal ini tidak hanya dirasakan dalam kontestasi di wilayah sosial politik saja, namun juga wilayah hukum, terutama ketika hukum syariah menjadi bagian negosiasi politik di tingkat nasional dan lokal.

Komentar (0)

Tidak ada komentar