PusPIDeP Review Program

Ulama, Politik, Dan Narasi Kebangsaan

42 0 24/06/2020
Administrator
Tidak ada bio

Buku ini berisi penelitian tentang persepsi ulama Indonesia masa kini terhadap negara bangsa di 15 (lima belas) kota yang merepresentasikan kota metropolitan Islam (Medan, Jakarta, Bandung, Surakarta dan Makassar), kota dengan tradisi Islam arus utama (mainstream) yang kuat (Banda Aceh, Padang, Surabaya, Palangka Raya dan Banjarmasin), dan kota dengan isu minoritas yang unik (Pontianak, Denpasar, Ambon, Kupang dan Manado). Buku ini melihat bahwa dalam narasi populer kebangsaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta menghormati pluralitas agama dan etnis merupakan doxa yang harus diterima apa adanya. Munculnya wacana alternatif tentang sistem keumatan global (khilafah) atau gagasan negara syariat dapat dipahami sebagai usaha untuk mempertanyakan, megikis atau bahkan menentang doxa tersebut. Buku ini memotret dinamika dan narasi lokal terkait persepsi ulama terhadap gagasan negara-bangsa, serta reservasi dan negosiasi ulama di tingkat lokal. Perhatian pada aspek lokalitas bertujuan untuk menggambarkan corak, pola dan variasi penerimaan dan penolakan ulama terhadap gagasan negara-bangsa.

Di kota metropolitan Islam, seperti Surkarta, wacana perlawanan ulama terhadap negara cenderung identik dengan wacana protes sosial yang dilatari oleh kemarahan sejumlah kelompok Islam terhadap aparat keamanan yang berusaha menggulung radikalisme dan terorisme. Sementara di kota dengan basis masyarakat urban Muslim yang besar seperti Bandung, Jakarta, Makassar dan Medan, konservatisme agama mewarnai cara pandang mereka terhadap negara-bangsa. Kontestasi politik nasional maupun regional turut memicu menguatnya artikulasi keagamaan konservatif, dan bahkan kontestasi politik ini dalam beberapa kasus mampu mengubah sikap ulama yang dinilai moderat bergerak ke arah yang lebih konservatif. Penerimaan ulama terhadap gagasan negara bangsa di kota metropolitan Islam memang lebih tinggi daripada penolakannya. Namun, wacana ulama arus utama tampaknya kesulitan dalam menghadapi wacana konservatisme yang bergerak makin massif.

Di kota-kota Islam arus utama, problem yang muncul ke permukaan banyak terkait dengan isu moderasi, reservasi dan etnonasionalisme. Pandangan moderat-konservatif terhadap negara-bangsa cukup kuat Islam arus utama di luar Jawa, seperti Banda Aceh, Padang, dan Banjarmasin. Sikap reservasi ulama tampak pada dimensi toleransi dan kewargaan; mereka menerima sistem yang ada, namun tidak mempunyai komitmen kuat dalam hal toleransi dan kesamaan hak antar warga dalam bingkai kebangsaan. Surabaya barangkali menjadi potret kota yang paling kuat penerimaannya dibandingkan dengan kota-kota Islam arus utama dalam penelitian buku ini. Meski demikian, terdapat pandangan-pandangan yang terkesan tidak konsisten terutama dalam kaitannya dengan sikap terhadap kelompok-kelompok minoritas yang dianggap sesat seperti Syiah dan Ahmadiyah.

Sementara itu, kota-kota dengan isu minoritas menjadi kota yang paling tinggi penerimaannya terhadap sistem negara-bangsa. Penerimaan tersebut dapat dijelaskan sebagai bagian dari strategi ulama hidup dalam konteks minoritas dan pengalaman konflik masa lalu seperti di Ambon. Namun, reservasi dan kontestasi bukan berarti sirna sama sekali. Di kalangan ulama di Kupang, misalnya, imagined Islamic state dan penerapan syariah dianggap sebagai solusi bagi "problem" bangsa.

Keragaman konteks dan argumen ulama di tingkat lokal memberikan gambaran kepada kita betapa kaya dan kompleks narasi kebangsaan ulama di Indonesia. Konteks politik lokal dan nasional saling berkelindan mewarnai artikulasi, interpretasi dan persepsi ulama tentang negara-bangsa. Dengan menghadirkan dinamika lokal, buku ini berkontribusi dalam memberikan rujukan alternatif bagi para sarjana dan pemegang kebijakan untuk melihat variasi trajektori isu-isu keislaman, keulamaan dan politik kontemporer di Indonesia.

Komentar (0)

Tidak ada komentar